Lewati ke konten

ARTIKEL Win100

RUPS Tahunan Sudah Selesai? Jangan Lupa Kewajiban LKPM

Finance · Legalitas Usaha

RUPS tahunan sudah selesai bukan berarti seluruh kewajiban perusahaan untuk tahun tersebut ikut selesai. Bagi pelaku usaha tertentu, masih ada kewajiban pelaporan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM.

RUPS dan LKPM merupakan dua kewajiban yang berbeda. RUPS berkaitan dengan tata kelola Perseroan Terbatas dan pemegang saham. Sementara itu, LKPM berkaitan dengan perkembangan realisasi penanaman modal dan pemenuhan kewajiban kegiatan usaha yang disampaikan melalui Sistem OSS.

RUPS dan LKPM Apa Perbedaannya?

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS tahunan wajib dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

LKPM memiliki fungsi yang berbeda. Laporan ini digunakan untuk menyampaikan perkembangan realisasi penanaman modal dan kewajiban penanaman modal perusahaan. Data yang dilaporkan dapat mencakup realisasi investasi, tenaga kerja, produksi barang atau jasa, pemenuhan perizinan, kewajiban pelaku usaha, hingga kendala yang dihadapi.

Karena itu, penyelesaian RUPS tidak menggantikan kewajiban LKPM. Perusahaan perlu memeriksa kedua kewajiban tersebut secara terpisah.

Siapa yang Wajib Menyampaikan LKPM?

Dalam ketentuan yang berlaku, kewajiban LKPM berkaitan dengan kegiatan usaha dan lokasi usaha setelah pelaku usaha memperoleh NIB. Namun, frekuensi pelaporannya berbeda berdasarkan skala usaha.

Skala Usaha Modal Usaha Kewajiban LKPM
Usaha Mikro Sampai dengan Rp1 miliar Tidak diwajibkan
Usaha Kecil Lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar Setiap semester
Usaha Menengah Lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar Setiap triwulan
Usaha Besar Lebih dari Rp10 miliar Setiap triwulan

Kriteria modal usaha tersebut pada umumnya tidak memasukkan tanah dan bangunan tempat usaha. Namun, terdapat ketentuan khusus untuk kegiatan usaha tertentu. Karena itu, skala usaha sebaiknya tetap diperiksa berdasarkan data perusahaan dan informasi yang tercatat pada Sistem OSS.

Selain usaha mikro, kewajiban LKPM juga tidak diberlakukan terhadap kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Pelaporan LKPM yang Perlu Dicatat

Usaha kecil menyampaikan LKPM setiap enam bulan. Batas waktunya adalah:

  • Semester I, periode Januari sampai Juni: paling lambat 15 Juli pada tahun yang sama.
  • Semester II, periode Juli sampai Desember: paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.

Sementara itu, usaha menengah dan besar menyampaikan LKPM setiap tiga bulan dengan jadwal:

  • Triwulan I, Januari sampai Maret: paling lambat 15 April.
  • Triwulan II, April sampai Juni: paling lambat 15 Juli.
  • Triwulan III, Juli sampai September: paling lambat 15 Oktober.
  • Triwulan IV, Oktober sampai Desember: paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.

Jika tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, penyesuaian periode dapat diumumkan melalui pemberitahuan resmi kepada pelaku usaha.

Apa yang Dilaporkan dalam LKPM?

LKPM bukan sekadar laporan bahwa perusahaan masih beroperasi. Informasi yang dilaporkan digunakan untuk menggambarkan perkembangan kegiatan penanaman modal perusahaan.

Secara umum, data tersebut dapat meliputi realisasi investasi, realisasi tenaga kerja, produksi barang atau jasa, pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan, pemenuhan kewajiban perusahaan, serta kendala yang dialami dalam menjalankan kegiatan usaha.

Karena laporan disampaikan berdasarkan kegiatan dan lokasi usaha, perusahaan yang memiliki lebih dari satu kegiatan atau lokasi perlu memastikan data pada OSS sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Apa Risiko Jika Tidak Menyampaikan LKPM?

Keterlambatan atau tidak menyampaikan LKPM tidak sebaiknya dianggap sebagai persoalan administratif kecil. Berdasarkan ketentuan terbaru, pelaku usaha yang memenuhi kondisi pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Proses tersebut dapat dimulai dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika kewajiban tetap tidak dipenuhi pada periode berikutnya, sanksi dapat berkembang menjadi penghentian sementara kegiatan usaha. Dalam tahapan selanjutnya, ketentuan juga mengatur denda administratif hingga pencabutan Perizinan Berusaha.

Artinya, perusahaan sebaiknya tidak menunggu notifikasi sanksi sebelum memeriksa status pelaporan. Jadwal LKPM dapat dimasukkan ke kalender kepatuhan perusahaan bersama kewajiban korporasi lainnya.

RUPS Sudah Selesai Apa yang Sebaiknya Dicek?

Setelah menyelesaikan RUPS tahunan, perusahaan dapat mengecek kembali data NIB, skala usaha, KBLI, lokasi proyek, status operasional, serta periode LKPM yang menjadi kewajiban. Pastikan pula angka realisasi investasi dan tenaga kerja yang dilaporkan sesuai dengan kondisi perusahaan.

Dengan memisahkan agenda tata kelola perusahaan dari agenda kepatuhan perizinan, risiko melewatkan kewajiban setelah RUPS dapat ditekan.

Jika belum mengetahui kewajiban bisnis mana yang perlu diperiksa terlebih dahulu, Anda dapat melakukan konsultasi bersama Win100 untuk memetakan kebutuhan perusahaan secara lebih terarah. Anda juga dapat membaca insight lainnya melalui Blog Win100.

FAQ tentang RUPS dan LKPM

Apakah setelah RUPS perusahaan otomatis sudah memenuhi kewajiban LKPM?

Tidak. RUPS dan LKPM merupakan kewajiban yang berbeda. Selesainya RUPS tidak menggantikan kewajiban pelaporan LKPM bagi perusahaan yang memang wajib menyampaikannya.

Apakah semua perusahaan yang memiliki NIB wajib melaporkan LKPM?

Tidak seluruhnya. Pelaku usaha skala mikro tidak diwajibkan menyampaikan LKPM. Kewajiban dan frekuensi pelaporan perlu dilihat berdasarkan skala dan karakter kegiatan usahanya.

Kapan usaha menengah dan besar harus melaporkan LKPM?

Usaha menengah dan besar melaporkan LKPM setiap triwulan, yaitu paling lambat 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari tahun berikutnya.

Apakah tidak melaporkan LKPM bisa memengaruhi izin usaha?

Ya. Ketidakpatuhan yang berlanjut dapat dikenai sanksi administratif bertahap dan, pada tahapan yang diatur dalam regulasi, dapat berujung pada pencabutan Perizinan Berusaha.